Menakertrans Minta Buruh Sampaikan Aspirasi ke Dewan Pengupahan

jpnn.com - JAKARTA -  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta kalangan buruh dan pengusaha bersikap realistis menentukan besaran upah minimum  provinsi (UMP) 2014 agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

“Permintaan kenaikan upah boleh saja. Pasti akan ada proses dimana ditemukan solusi, jalan yang paling obyektif. Dalam penetapan upah, gunakanlah angka-angka yang dibutuhkan saja, jangan berlebihan agar perusahaan tidak bangkrut," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta, Kamis (5/9).

Muhaimin menyatakan buruh dapat tetap memperjuangkan aspirasi dan tuntutan mereka. Namun sebaiknya permintaan itu diajukan melalui mekanisme Dewan Pengupahan Daerah dibandingkan melalui aksi demonstrasi.

Pernyataan Muhaimin itu untuk menyikaip aksi demo buruh di Jakarta dan beberapa tempat lain dengan tuntutan kenaikan UMP DKI hingga Rp 3,7 juta. Aksi itu menyebabkan kemacetan yang luar biasa di jalanan Ibu Kota.

Politisi PKB itu mengatakan, pembahasan di Dewan Pengupahan Daerah adalah cara yang terbaik lantaran dewan tersebut beranggotakan perwakilan buruh, pengusaha dan pemerintah. Momen itu bisa dijadikan tempat untuk penyampaian aspirasi hingga diperoleh titik temu. Keputusannya lantas disampaikan kepada Gubernur sebagai acuan penetapan UMP.

"Jadi sangat bergantung wakil buruh sendiri dalam forum dewan pengupahan. Tetap gunakan mekanisme itu, manfaatkan untuk mendorong agar kenaikan upah terjadi," ujar Muhaimin.

Muhaimin  mengatakan upah minimum boleh saja naik asal tidak memberatkan perusahaan. Karena itu harus dicari titik temu untuk menghindari penutupan perusahaan yang dapat berakibat terjadinya PHK massal.

"Upah boleh naik tetapi kalau perusahaan tutup atau pindah lokasi ya carilah jalan temu. Dan jalan terbaik adalah titik temu bipartit antara pengusaha dan pekerja," kata Muhaimin.