Menang PHPU di MK, Demokrat DKI Laporkan Komisioner KPU Jakarta Utara ke DKPP
jpnn.com - Partai Demokrat DKI Jakarta melaporkan Komisioner KPU Jakarta Utara ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran penggelembungan suara yang terjadi di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Jakarta.
Terlebih, pelanggaran itu dikuatkan dengan putusan Bawaslu DKI Jakarta Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024, tertanggal 3 April 2024 dan Nomor : 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024, tertanggal 4 April 202.
Putusan itu menyatakan KPU Jakarta Utara terbukti melakukan pelanggaran administratif.
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono mengataman Demokrat Jakarta mengambil keputusan dengan melaporkan Plt Ketua dan Anggota KPU Jakarta Utara kepada DKPP.
“Agar dapat diperiksa dan diadili serta dijatuhkan sanksi tegas agar dikemudian hari tidak terjadi lagi hal-hal serupa," ujar Mujiyono dalam keterangannya, Sabtu (13/7).
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu berharap penyelenggara Pemilu dapat bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab dalam mengawal suara rakyat.
Menurut dia, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) seperti di Dapil 2 Jakarta tidak perlu terjadi jika penyelenggara Pemilu bekerja secara professional dan penuh tanggung jawab.
"Kami sangat bersyukur atas kemenangan ini dan saya sampaikan terima kasih untuk seluruh jajaran pengurus Partai Demokrat DKI Jakarta yang telah berjuang keras tanpa mengenal lelah,” kata dia.
Partai Demokrat DKI Jakarta melaporkan Komisioner KPU Jakarta Utara ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Hinca Demokrat: Kami Mendengar, Kasus Tom Lembong Sarat Balas Dendam Politik
- Peringati HKN 2024, Ibas Ajak Masyarakat Dukung dan Kawal Reformasi Kesehatan
- Eks Klien Curhat soal Survei Poltracking: Saya Rugi Besar, Data Ngaco Semua
- Anggota DPR Desak Persepi Usut Tuntas Survei Janggal Poltracking
- FPMI Lakukan Uji Materi UU MD3, Usulkan Masa Jabatan Legislator 2 Periode Saja
- Kementrans Bakal Revitalisasi Kawasan Transmigrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 8%