Menangkal Korupsi di bidang Kelautan, Butuh Calon Pimpinan KPK Berlatar Belakang Maritim
jpnn.com, JAKARTA - Pendaftaran calon pimpinan dan dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Juli 2023 telah ditutup dengan total pendaftar mencapai 525 orang.
Hal ini menunjukkan besarnya minat dan tanggung jawab berbagai kalangan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dalam proses seleksi ini, tidak hanya kuantitas pendaftar yang menjadi perhatian, tetapi juga kualifikasi dan latar belakang pendaftar.
Ada pula usulan untuk memberikan ruang kepada calon pimpinan KPK yang memiliki latar belakang di dunia maritim.
Menurut pengamat maritim, DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, hal itu merupakan gagasan yang menarik dan strategis.
“Latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK, diharapkan bisa membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama yang terkait dengan sektor maritim,” tutur DR. Capt. Marcellus Hakeng di Jakarta,
Pengamat maritim dari IKAL Strategic Center (ISC) ini mengatakan sosok yang dibutuhkan harus memiliki pengetahuan mendalam mengenai isu-isu kelautan, perikanan, pelayaran, dan sumber daya laut, serta pengalaman praktis di dunia maritim.
Dengan begitu, calon pimpinan KPK dengan latar belakang maritim bisa merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif.
Latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK, diharapkan bisa membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi
- Pegiat Media Sosial Kritik UU Kejaksaan, Khawatir Independensi Hukum Indonesia Terancam
- Pakar Hukum: Desakan ke KPK Sebagai Serangan Balik Koruptor Terhadap Jampidsus
- Irfan Minta KPK Segera Proses Laporan terkait Senator RAA
- TNI AL Bersama Instansi Maritim dan Masyarakat Nelayan Membongkar Pagar Laut
- KPK Keluarkan SPI Kementerian dan Pemda, Siapa yang Terbaik?
- Tanggapi Survei Citra Penegak Hukum, MAKI Sebut Kejaksaan yang Terbaik