Menangkan Centre Point, PN dan MA Dikecam

jpnn.com - MEDAN- Praktisi Hukum, Muslim Muis mengatakan putusan MA (Mahkamah Agung) yang memenangkan PT ACK (Arga Citra Kharisma) atas lahan Jalan Jawa Medan yang menjadi persengketaan dengan PT KAI patut menjadi pertanyaan.

Sebab lahan seluas 74.000 meter persegi tersebut menurutnya merupakan aset negara yang telah dipercayakan kepada PT KAI. Pihaknya meminta agar putusan hakim yang memenangkan PT ACK harus di eksaminasi.

"Putusan itu harus dieksaminasi. Artinya eksaminasi dilakukan untuk menguji putusan hakim apakah pantas atau tidak. Hakim MA itu bukan nggak bisa disogok. Disogok juga lah itu, makanya putusannya bisa seperti itu," tegasnya, Senin (26/8).

Muslim menyatakan, saat ini pengadilan sudah bukan menjadi tempat masyarakat mendapatkan keadilan. Dimana, Pengadilan sudah berpihak pada pengusaha dan bukannya menegakkan keadilan dan mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat.

"Kalau saya melihat, putusan Pengadilan Negeri Medan merupakan yang terburuk sepanjang tahun 2013. Bukan hanya Jalan Jawa, hakim juga memenangkan pengusaha atas lahan Jalan Sukamulya," tegasnya.

Pihaknya meminta agar eksekusi terhadap lahan Jalan Jawa tersebut dibatalkan. "Kita ingin eksekusi terhadap Jalan Jawa itu dibatalkan. Karena perkara itu belum jelas. Memang secara hukum mereka (PT ACK) menang. Tapi menangnya mereka menjadi pertanyaan. Hakim mengesampingkan fakta bahwa tanah itu sudah sejak jaman Belanda menjadi milik PT KAI," urainya.

Dia pun meminta agar hakim mempertimbangkan PK (Peninjauan Kembali) yang dilakukan PT KAI. Diharapkan dalam upaya PK ini, hakim dapat melakukan pengkajian lebih mendalam supaya melihat kasus itu secara seutuhnya. Keputusan pengadilan yang memenangkan perkara eksekusi PT ACK itu patut dicurigai. "Memang dalam hukum PK tidak menghalangi eksekusi, tapi harusnya bisa menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri. Kita menduga ada permainan dalam putusan yang memenangkan PT ACK ini," ujarnya.

Menurut Muslim, aparat penegak hukum bekerja sama dengan Komisi Yudisial (KY) harusnya menelusuri polemik sengketa lahan milik PT KAI dengan PT ACK tersebut. "Tidak tertutup kemungkinan adanya mafia tanah yang bermain di balik sengketa lahan tersebut. Permainan ini dipastikan melibatkan beberapa oknum aparat penegak hukum. Sulit dipercaya jika aset negara bisa sampai jatuh ke tangan pengembang," ucapnya.