Menanti Pembuktian Janji Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Lembaga Penelitian The Jokowi Watch menilai rencana calon presiden terpilih Joko Widodo membuka kantor transisi untuk tempatnya bekerja mempersiapan diri menjadi presiden ke-7 RI adalah tata cara berdemokrasi ala Amerika.

"Cara yang dilakukan Jokowi sebenarnya ahistoris dan baru dalam praktek kepemerintahan," kata peneliti pada Lembaga Penelitian The Jokowi Watch, Muhammad Sadli Andi melalui rilisnya kepada wartawan, Jumat (25/7).

Sementara di sisi lain, Muhammad mengakui kantor itu bisa jadi dianggap mengganggu jalannya kepemerintahan demisioner Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang masih tersisa dua bulan ini.

Muhammad mengatakan melalui kantor transisi tersebut potret presiden terpilih dapat tergambar dan janji-janji Jokowi saat kampanye bisa terlihat. Termasuk soal koalisi tanpa syarat.

"Kita liat nanti bener tidak Jokowi bakal buktikan akan bentuk koalisi tanpa syarat. Apakah ada kekuatan bayangan dan polarisasi kepentingan antara partai dan presiden terpilih? Mari kita kawal babak demi babak atas langkah presiden baru kita," ujar Muhammad.

Di sisi lain, kata Muhammad, Undang-Undang Pemilu tidak secara jelas dan tegas memberikan definisi tersendiri, dalam hal jeda kekuasaan dan rentang waktu presiden terpilih dan presiden demisioner.

Makanya menurut Muhammad semua pihak diharapkan membiarkan ide kantor transisi Jokowi itu. Biarkan Jokowi mempersiapkan diri untuk mengemban amanah hasil pemilu daripada melakukan hal yang kontraproduktif.

"Mari kita awasi, beri pendapat dan kritik konstruktif kepada Presiden terpilih yang akan memulai tugasnya dengan pembentukan kabinet. Akankah kabinet itu dibentuk tanpa syarat koalisi dan benar-benar dibentuk berdasarkan visi bersama membangun NKRI yang lebik atau sebaliknya," demikian Muhammad. (jpnn)