Mencampuri Urusan Trisakti, Menristekdikti Harus Dicopot
Nova menambahkan, kebohongan Menteri Nasir ini bentuk pelecehan serta penghinaan terhadap DPR yang terhormat.
"Karena nyatanya banyak aduan dari mahasiswa yang kami terima tentang PDPT yang tidak bisa di akses, bahkan aduan tentang Hibah Usakti pun diblok oleh Menristekdikti," tandas Nova.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menristekdikti di Gedung DPR Senayan Jakarta Kamis (21/7) dengan agenda pembahasan Pagu Indikatif tahun 2017, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Nasyirul Falah Amru secara kritis mengajukan pertanyaan kepada Menteri Nasir.
Pertanyaan ini terkait dengan minimnya peran Perguruan Tinggi Swasta dalam menghasilkan kajian serta penelitian ilmiah. Hal ini berbanding terbalik dengan Perguruan Tinggi Negeri/PTN seperti UI dan ITB yang sudah menghasilkan karya lewat research ilmiah.
Hal ini semestinya menjadi perhatian Menristekdikti. Apalagi, pada 2016 ini, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) resmi diberlakukan. Integrasi kawasan ini mengharuskan keterbukaan terhadap negara-negara di Asean, termasuk di dunia pendidikan.
Untuk itu, penciptaan peran perguruan tinggi yang penuh dengan daya saing, daya cipta dan kreativitas sangat penting.(boy/jpnn)
JAKARTA - Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW) meminta Presiden Joko Widodo memasukan nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hak Konstitusional Firli Bahuri Harus Dihormati
- Jenderal Polri Menjamin Penanganan Kasus Penembakan Siswa Semarang Transparan
- Katarina Minta Jaksa Segera Eksekusi Pelaku Pemalsuan Akta Setelah Kasasi Dikabulkan
- Pensiunan Notaris Diduga Dikriminalisasi dengan Sengketa Perdata yang Dipidanakan
- Kebakaran Melanda Rumah Padat Penduduk di Tanah Abang, Ini Dugaan Penyebabnya
- Tidak Seluruh Honorer Lulus PPPK 2024, Sudah Diantisipasi, 3 Alasannya