Mencekam! Santri Dianiaya, FPI Ancam Sweeping Geng Motor

jpnn.com - CIANJUR - Suasana di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, belakangan ini mencekam. Pemukulan terhadap 12 santri yang diduga dilakukan anggota geng motor pada Jumat pekan lalu menjadi penyebabnya.

Peristiwa itu menyulut kemarahan dari kalangan pondok pesantren se-Cianjur. Ormas Front Pembela Islam pun ikut menyatakan siap perang melawan geng motor.

"Kami (FPI) dan Forum Ponpes Cianjur, sepakat dan meminta pada kepolisian dalam kurun waktu 2x24 jam untuk segera mengusut tuntas dan menangkap pelakunya,” kata Sekretaris FPI Cianjur M Shidiq Permana saat ditanya perihal perkembangan kasus pemukulan terhadap santri di Cianjur, Senin (29/8).

Dia berharap aparat bisa dengan cepat mengungkap kasus ini. Dengan begitu, FPI dan para santri tidak perlu melakukan sweeping anggota geng motor. 

FPI, lanjut Shidiq, juga mengimbau bupati, kapolres, serta komandan Kodim Cianjur untuk segera memberlakukan jam malam untuk membatasi pergerakan geng motor. Pihaknya pun menuntut diberlakukannya larangan peredaran minuman keras yang tegas dan menyeluruh di Cianjur.

"Sebab perilaku dan perbuatan yang berujung kriminal, kebanyakan dampak dan efek dari Miras. Maka dari itu, pemerintah wajib untuk mengembalikan Cianjur sebagai kota santri seutuhnya," tutup Shidiq.

Senada diungkapkan, pimpinan Ponpes Al-Alawiyyin KH Dagus Abdurohman. Dia yang meminta kepada jajaran pemerintah dan kepolisian di Kabupaten Cianjur untuk menjaga stabilitas keamanan bagi warganya. "Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membiarkan masalah ini, kasus seperti ini bukan lagi masalah regional, tapi sudah menjadi isu nasional. Penangannya harus seluruh komponen pemerintah dan keamanan yang turun tangan,” ujar Dagus.

Ia menambahkan, jangan sampai masyarakat menjadi arogan dengan masalah seperti ini. Jadi ia memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada pemerintah dan aparat kepolisian untuk menanggulangi hal tersebut, baik pencegahannya maupun penindakannya. "Dalam hal ini kami masih punya rasa percaya kepada pemerintah dan aparat untuk menangani hal-hal seperti ini. Tidak harus turun dari masyarakat, karena sudah kewajiban Negara dan seluruh komponen-komponennya untuk menindaklanjuti masalah ini," harapnya.