Mencuat Wacana Penanganan Sengketa Pilkada ke PN
jpnn.com - JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyat Marwan Jafar mengatakan sebaiknya kasus sengketa Pemilihan Kepala Daerah ke depan ditangani oleh Pengadilan Negeri setempat.
Menurut Marwan yang juga Anggota Komisi V DPR ini, untuk menjaga martabat MK secara utuh, memang sebaiknya penanganan kasus sengketa pilkada ditangani oleh PN setempat dimana sengketa pilkada itu terjadi.
"Jika tidak puas dengan putusan PN bisa langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung tanpa melalui Pengadilan Tinggi sebagaimana penyelesaian dalam kasus partai politik," kata Marwan, Minggu (6/10).
Sebab, menurutnya, Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berposisi sebagai penjaga konstitusi, termasuk menguji Undang-undang ternyata setiap waktu disibukkan memutus sengketa-sengketa pilkada yang sifatnya agak teknis.
Dia berpandangan, Hakim MK seharusnya orang-orang yang sudah selayaknya menjadi negarawan dan tidak berfikir lagi masalah-masalah yang bisa menimbulkan konflik kepentingan (conflic of interest).
"Hakim MK adalah orang-orang yang mengerti secara komprehensif mengenai konstitusi, sebagai penjaga konstitusi, sebagai penafsir konstitusi yang tangguh, jitu, dan akurat dan tidak berfikir hal-hal teknis yang menyangkut kasus-kasus pilkada," kata Marwan.
Karena, lanjut Marwan, bisa jadi hakim-hakim MK tidak mengerti dan tidak menguasai di sebuah daerah yang terjadi sengketa pilkada. “Apalagi terjadi di daerah-daerah yang jauh dari pantauan dan sorotan media," katanya. (boy/jpnn)
:ads="1"
JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyat Marwan Jafar mengatakan sebaiknya kasus sengketa Pemilihan Kepala
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pemberdayaan Mustahik Jadi Fokus BAZNAS dalam Program Makan Bergizi
- Dianugerahi Lifetime Achivement dari BKTI-PII, Menko Airlangga Berpesan Begini
- Selamat, Fadel Muhammad Raih Penghargaan sebagai Pemimpin Inovatif di IDeaward 2024
- Kuasa Hukum Yakin Jokowi Tak Terpengaruh Surat Permohonan Perlindungan Hukum Halim Ali
- CNN Beri Award pada HCML dalam Pemberdayaan dan Ketahanan Energi di Jawa Timur
- Jadwal Pendaftaran PPPK 2024 untuk Honorer Database BKN & Tercecer Berbeda, Cermati