Mendadak Berubah Sikap, PKS Ingin Pilkada oleh DPRD

JAKARTA - Manuver partai koalisi merah putih dalam pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Panja DPR RI mulai terasa. Bahkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam sehari berubah sikap menginginkan Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan sepenuhnya oleh DPRD.

Padahal, sebelumnya partai pimpinan Anis Matta itu sejalan dengan PDIP, Hanura dan pemerintah yang ingin Pilkada tetap berjalan seperti sekarang, dipilih langsung oleh rakyat. Perubahan sikap itu menurut Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid suatu hal yang wajar karena politik bersifat dinamis.

"Sikap (PKS) tentang RUU Pilkada ada dinamika, secara prinsip pada UUD konstitusi kita yang memberi pilihan pimpinan kepala daerah secara demokratis baik langsung atau DPRD, agar kemudian bisa memaksimalkan makna dari demokrasi berjenjang," kata Hidayat di DPR RI, Jakarta, Jumat (5/9).

Dengan semangat itu, lanjutnya, PKS akhirnya menginginkan Pilkada dipilih oleh DPRD. Hal itu untuk memperkecil ruang korupsi dan money politic. Hidayat juasteru keberatan jika perubahan sikap PKS ini dinilai sebagai politik balas dendam, sehingga muncul kesan partai koalisi merah putih juga ingin menguasa daerah.

"Saya menyanyangkan masalah balas dendam balas dendam dipakai. Ini tidak boleh. Logika untuk menguasai daearh tidak seperti itu. Terlalu mengada-ada (perubahan sikap) ini diartikan balas dendam," tandasnya.(Fat/jpnn)