Mendagri Ajak Kepala Desa Dukung Pembangunan Indonesia dari Pinggiran

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak para kepala daerah dan seluruh jajarannya hingga ke desa untuk mendukung Program Presiden Jokowi sejak awal menjadi Presiden tahun 2014 yakni membangun Indonesia dari pinggiran.

Hal itu diungkapkan Mendagri Tito dalam Rapat Kerja (Raker) Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Tingkat Provinsi Jawa Barat di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Senin (2/3/2020).

Acara yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri ini dihadiri Menteri Desa dan Masyarakat Tertinggal, Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah yang mewakili Menteri Keuangan, Kepala BPKP, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruhzanul Ulum, Bupati Bogor, Bupati Karawang dan seluruh Camat serta Kepala Desa se-Jawa Barat.

Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan tujuan utama kegiatan Raker ini ialah membahas prioritas utama Presiden Jokowi sejak 2014 yakni ingin membangun Indonesia dari pinggiran dan pedesaan.

“Tujuannya apa? Terjadi pemerataan pembangunan. Selama ini konsentrasi ada di kota-kota, akhirnya memicu urbanisasi. Kenapa? Karena rakyat di pedalaman, pedesaan, pinggiran itu merasa tertinggalkan. Ini tidak bagus untuk konsep sebuah negara besar seperti Indonesia,” ujar Mendagri Tito.

Urbanisasi, sambung mantan Kapolri itu pasti akan memicu banyak persoalan di perkotaan seperti kemacetan, pengangguran, dan kemudian akhirnya jadi kriminalitas. Karena itulah, jantung dari pembangunan itu adalah anggaran, sehingga Bapak Presiden sudah menggelontorkan anggaran sejak masa jabatan pertamanya hingga saat ini.

“Dana desa yang merupakan program Presiden Joko Widodo ditujukan untuk pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan,” tambah Mendagri.

Terpusatnya pembangunan di perkotaan, lanjut dia, membuat pemerintah menaruh perhatian khusus pada pembangunan di pedesaan. Selain pemerataan pembangunan, dana desa juga ditujukan untuk menekan angka urbanisasi dan pengangguran di desa.(fri/jpnn)