Mendagri Ajukan 4 Opsi Danai Pilkada

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada 2010 merupakan agenda yang juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Namun hingga saat ini, Pilkada di beberapa provinsi masih belum memiliki anggaran untuk pelaksanaan karena terbentur berbagai regulasi anggaran.

Untuk itu, Gamawan mengajukan empat opsi pendanaan Pilkada. Berbicara pada rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (10/2), Gamawan menyebutkan, opsi pertamanya adalah bagi daerah yang sudah memulai proses pelaksanaan Pilkada di tahun 2009 dan anggarannya tidak masuk dalam APBD-P 2009 dan RAPBD 2010, maka diperintahkan kepada kepala daerah untuk melakukan revisi kebijakan anggaran.

Adapun opsi kedua, bagi daerah yang terlambat memasukkan anggaran Pilkada dalam APBD 2010, maka kepala daerah diminta untuk segera menetapkan peraturan kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran tersebut. Opsi ketiga, antisipasi pelaksanaan Pilkada diminta untuk dimasukkan kedalam belanja tidak terduga. Dan opsi keempat, memerintahkan kepala daerah untuk memprioritaskan angaran Pilkada dalam APBD-P 2010 bagi daerah yang melaksanakan tahapan Pilkada.

"Prinsipnya kita tetap menegaskan bahwa Pilkada merupakan tanggungjawab Pemerintah daerah. Karena itu tetap harus diberikan alokasikan anggaran agar sukses pelaksanaannya," kata Gamawan.