Mendagri Ancam Bawasda Kolaborator Koruptor

Ia pun menyodorkan data hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Diuraikannya, pada tahun 2011 hanya 67 dari 426 yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Sementara 316 daerah mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP). "Sementara yang mendapat  opini tidak wajar ada lima daerah, dan disclaimer (tidak mendapat opini) ada 38 daerah," tuturnya.

Mendagri menambahkan, upaya untuk perbaikan harus selalu ditingkatkan untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. "Salah satunya, perlunya SDM aparat pengawas internal pemerintah yang professional dengan menerapkan dan memenuhi standar dan kode etik profesi," cetusnya. (ara/jpnn)