Mendagri Ancam Boikot RUU Pemilu jika…

jpnn.com, JAKARTA - Posisi pemerintah terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di RUU Pemilu sebesar 20 persen tak bisa ditawar lagi.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengancam akan memboikot pembahasan RUU tersebut bila sampai Senin 19 Juni 2017, Pansus RUU Pemilu tidak juga menyepakati lima isu krusial yang ada melalui forum lobi.
Ancaman itu utamanya terkait dengan angka presidential threshold dalam RUU Pemilu yang diinginkan pemerintah sebesar 20 persen.
“Ada dua opsi yang akan dibawa ke paripurna untuk voting-voting, voting yang bagaimana. Kalau tidak (tak ada PT-red) ya dengan terpaksa pemerintah menolak untuk dilanjutkan pembahasannya,” ujar Tjahjo di kompleks Istana Negara, Kamis (15/6).
Karena ada mekanisme yang harus ditempuh, mantan Sekjen DPP PDIP ini masih optimistis jika forum lobi tingkat yang lebih tinggi bisa menyudahi perdebaan isu krusial.
"Saya masih optimistis, sekarang sudah lobi tingkat ketua fraksi, tingkat sekjen partai, sudah masuk tingkat ketum partai mudah-mudahan ada kesepakatan setidaknya yang bisa diputuskan secara musyawarah," tambah dia.(fat/jpnn)
Posisi pemerintah terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di RUU Pemilu sebesar 20 persen tak bisa ditawar lagi.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Penuh Semangat, Mendagri Tito Ikuti Senam Pagi bersama Para Kepala Daerah di Magelang
- Mendagri Tito Ungkap Alasan Mundurnya Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
- Desak Mendagri Copot Pj Bupati Lahat, Massa Aksi Sorot Dugaan Korupsi
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal
- 5 Berita Terpopuler: Sisa Honorer Masih Membeludak, Bakal Dicarikan Formasi PPPK 2024, Tanpa Tunjangan?