Mendagri Ancam Boikot RUU Pemilu jika…
jpnn.com, JAKARTA - Posisi pemerintah terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di RUU Pemilu sebesar 20 persen tak bisa ditawar lagi.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengancam akan memboikot pembahasan RUU tersebut bila sampai Senin 19 Juni 2017, Pansus RUU Pemilu tidak juga menyepakati lima isu krusial yang ada melalui forum lobi.
Ancaman itu utamanya terkait dengan angka presidential threshold dalam RUU Pemilu yang diinginkan pemerintah sebesar 20 persen.
“Ada dua opsi yang akan dibawa ke paripurna untuk voting-voting, voting yang bagaimana. Kalau tidak (tak ada PT-red) ya dengan terpaksa pemerintah menolak untuk dilanjutkan pembahasannya,” ujar Tjahjo di kompleks Istana Negara, Kamis (15/6).
Karena ada mekanisme yang harus ditempuh, mantan Sekjen DPP PDIP ini masih optimistis jika forum lobi tingkat yang lebih tinggi bisa menyudahi perdebaan isu krusial.
"Saya masih optimistis, sekarang sudah lobi tingkat ketua fraksi, tingkat sekjen partai, sudah masuk tingkat ketum partai mudah-mudahan ada kesepakatan setidaknya yang bisa diputuskan secara musyawarah," tambah dia.(fat/jpnn)
Posisi pemerintah terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di RUU Pemilu sebesar 20 persen tak bisa ditawar lagi.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 919 Triliun ke Daerah, Mendagri Tekankan Poin Ini
- Mendagri: Tiga Pilar Kekuatan Negara Dimulai dari ASN Berkualitas
- Pj Bupati Tapanuli Utara Bikin Gaduh, Mendagri Didesak Segera Mencopot
- Kecewa, Jajaran OPD dan Camat di Nias Barat Adukan Kinerja Plt Bupati ke Mendagri
- Canangkan Gerbangdutas 2024 di Kalbar, Mendagri Tito Disambut Ratusan Penari
- Gerindra Sebut Pandangan Prabowo-Jokowi Sama, Kedepankan Aspirasi Rakyat