Mendagri Anggap Kongres AS Tak Paham Otsus Papua

Masih soal pernyataan Eni Faleomavaega itu, Mendagri menyerahkannya ke Kementrian Luar Negeri. Yang pasti, sambungnya, Kongres AS tidak bisa sembarangan masuk ke Papua. "Kongres AS biarlah Menlu yang mencermati. Kalau pejabat kongres ke Papua, harus ijin," tegasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Eni Faleomavaega yang mewakili warga Samoa Amerika, berbicara di depan Kongres AS tentang masalah Papua. Menurutnya, Otsus saja tidak cukup. Bahkan Eni menuding Pemerintah Indonesia melakukan pemusnahan rasial (genocida) terhadap warga Papua.

Kelanjutan Perdasus

Sementara ditanya soal surat ke Pemerintah Papua terkait pembahasan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Majelis Rakyat Papua (MRP) yang terkesan mandek, Mendagri mengatakan, persoalannya memang pada surat MRP yang mengharuskan Bupati/walikota di Papua harus orang Papua asli.

"Nah dalam UU Otsus Papua itu (bupati/walikota harus orang Papua) kan belum ada. Kalau memang itu mau dimasukan, ya aturannya harus dievaluasi karena pada prinsipnya perubahan dimungkinkan," sambungnya.