Mendagri Anggap Naif Kepala Daerah Penolak PNPM

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto kembali mengumpulkan para kepala daerah di Jakarta. Di hadapan para gubernur, bupati dan walikota, Mendagri menegaskan bahwa kini tidak ada alasan lagi bagi kepala daerah untuk menolak menjalankan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Alasannya, PNPM adalah program pro rakyat dan persoalan dana pun sudah tidak menjadi masalah. Hal itu ditegaskan Mardiyanto dalam workshop nasional Sosialisasi dan Penyiapan Teknis PNPM Perdesaan 2009, di Jakarta, Selasa (23/6). Workshop tersebut diikuti gubernur dan bupati/walikota serta pejabat terkait. "Jangan ada lagi kepala daerah yang menolak. Ini untuk kepentingan rakyat. Jadi keliru untuk menolaknya," tegas Mardiyanto.

Menurutnya, beberapa waktu lalu memang ada daerah yang menolak PNPM. Mendagri mengaku bisa memahami jika kepala daerah tidak menjalankan PNPM karena pos anggarannya belum masuk APBD sehingga sulit menganggarkan dana pendamping di APBD masing-masing.

 

Namun kini, lanjut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, tidak selayaknya kepala daerah menolak pelaksanaan PNPM. Sebab, waktu persiapan dan penganggaran dana pendamping dari APBD sudah tidak lagi menjadi ada masalah.