Mendagri Anulir Penonaktifan Bupati Lamtim

JAKARTA - Mendagri Gamawan Fauzi membatalkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian sementara Bupati Lampung Timur (Lamtim), Satono. Langkah pembatalan SK yang sudah diteken itu menyusul dibatalkannya status Satono sebagai terdakwa oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Kapuspen Kemendagri Reydonnyzar Moenek, mengungkapkan, SK memang sudah ditandatangani mendagri, namun belum diberi nomor dan stempel. SK tersebut, lanjut Reydonnyzar, juga belum dibuatkan nota pengantar untuk Gubernur Lampung.

”Ada perkembangan baru, dimana hakim PN Tanjung Karang  membatalkan dakwaan jaksa penuntut umum, yang dakwaan dimaksud dianggap tak cermat, oleh karena itu dakwaan patut dibatalkan. Sebab tak ada dasar lagi, dengan catatan ada fakta hukum dari putusan PN Tanjung Karang, dengan sendirinya pemberhentian sementara Bupati Lampung Timur, batal. Dan yang bersangkutan tetep efektif sebagai bupati,” ujar Doni, panggilan akrab Reydonnyzar saat dihubungi, Jumat (14/1).

Dijelaskan, fakta yang muncul di PN Tanjung Karang itu merupakan dinamika yang memang harus ditindaklanjuti dengan pembatalan SK.  Terlebih, lanjutnya, seminggu setelah ada putusan PN Tanjung Karang itu, jaksa penuntut umum tak menggunakan haknya untuk memperbaiki rencana tuntutan.