Mendagri Bakal Dekati DPR untuk Loloskan Perppu Pilkada

jpnn.com - JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah akan melakukan lobi-lobi politik agar mayoritas fraksi di DPR menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Dengan demikian, nantinya pelaksanaan pilkada langsung tetap memiliki payung.

"Pemerintah tetap harus lobi dong. Namanya politik, pemerintah kan produk politik," katanya di Gedung Kemdagri, Jumat (5/12).

Menurut Tjahjo, lobi ke DPR penting untuk dilakukan mengingat pilkada langsung merupakan hak, kedaulatan dan sikap politik masyarakat dalam memilih pemimpin. Karenanya, kepala daerah yang dihasilkan pun harus mencerminkan hak dan kedaulatan rakyat.

“Saya tidak mengatakan pilkada lewat DPRD tak sesuai dengan semangat reformasi. Tapi saya setuju soal proses pemilihan calon kepala daerah memang perlu dilakukan lebih selektif," katanya.

Meski begitu, kata Tjahjo, Kemdagri dan KPU tetap membahas kemungkinan perppu ditolak DPR. Tujuannya agar penyelenggaraan pilkada serentak di 204 daerah pada 2015 dapat terlaksana dengan baik.

"Itu banyak lho 204 daerah. Makanya kita terus berkomunikasi dengan KPU," katanya.

Menurut Tjahjo, sampai saat ini infrastruktur bagi pelaksanaan pilkada serentak hampir rampung. Baik terkait kesiapan  penyelenggara yang cukup berpengalaman melaksanakan pilpres dan pilkada, maupun anggaran.

"Kami juga sudah mengecek seluruh gubernur, bupati dan wali kota yang akan mengadakan pilkada. Mereka sudah menyiapkan dananya," kata Tjahjo.(gir/jpnn)