Mendagri Bantah Terlibat Proyek di IPDN
Terkait Diaktifkannya Lagi Nyoman Sumaryadi Sebagai Rektor
Senin, 24 Agustus 2009 – 18:35 WIB
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto baru-baru ini telah mengaktifkan lagi I Nyoman Sumaryadi sebagai Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Meski demikian Mardiyanto membantah jika diikembalikannya posisi Nyoman yang sebelumnya dicopot karena kasus kekerasan di IPDN itu karena persoalan proyek.
“Tolong diingat, Mendagri tidak pernah bicara dan ngurusi masalah pengadaan barang, lelang dan segala macam. Saya tidak pernah masuk ke dalam itu. Jangan sampai diisukan yang macam-macam, karena masalahnya tidak ada apa-apa. Saya pelihara sistem bahwa Mentri bertangungjawab. Tetapi proses-proses pelaksanaan kegiatan apalagi pengadaan barang, saya tak pernah ikut campur,” ujar Mardiyanto di Depdagri Senin (24/8), menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya isu bahwa Nyoman diaktifkan lagi karena proyek pengadaan barang dan seragam untuk praja IPDN.
Baca Juga:
Menurut Mardiyanto, tidak banyak pejabat di Depdagri yang memahami masalah pengelolaan di IPDN. “Aset kita tak banyak, sementara Pak Nyoman sendiri menurut putusan PN Sumedang tanggal 12 Juni 2008, diyatakan bebas murni,” sebut Mardiyanto.
Sebelumnya, Nyoman dikandangkan sebagai staf khusus Mendagri. Sedangkan untuk melaksanakan tugas rektor IPDN, Mardiyanto menunjuk staf ahli Mendagri, Johanis Kaloh menggantikan Nyoman. Sebab, Nyoman sempat menjadi tersangka dalam kasus kematian Praja IPDN asal Sulawesi Utara Cliff Munthu. “Artinya, tuduhan itu tak terbukti dan kemudian juga harus mengembalikan kepada kedudukan dan kehormatan yang bersangkutan (Nyoman),” sebut Mardiyanto.
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto baru-baru ini telah mengaktifkan lagi I Nyoman Sumaryadi sebagai Rektor Institut Pemerintahan
BERITA TERKAIT
- BPKH Sukses Gelar Hajj Run 2024 di Padang, Begini Keseruannya
- Info dari Mensos Jumlah Korban Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki
- AMPHURI Dorong Prabowo Lobi Arab Saudi, Biar Kuota Haji Indonesia Bertambah
- Pegadaian Salurkan Bantuan kepada Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi
- KPK Proses Laporan Dugaan Korupsi Aset Pemkab Kutai Timur di Jakarta
- Kantor Imigrasi Jakpus Deportasi 14 WNA yang Langgar Izin Tinggal