JPNN.com 
Mendagri Beberkan Bagaimana MPP Bisa Cegah Pungli dan Korupsi
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai Mal Pelayanan Publik (MPP) bisa mencegah pungutan liar (pungli) dan tindak pidana korupsi dalam proses pelayanan publik.
Untuk itu, Tito terus mendorong agar setiap kepala daerah memiliki MPP yang terintegrasi dengan berbagai pelayanan.
"Mal Pelayanan Publik ini akan dapat mencegah tindak pidana korupsi, khususnya pungli," kata Tito, dikutip dari keterangannya, Kamis (3/2).
Sebab, pelayanan yang disediakan MPP dibuat secara terpadu dengan mengintegrasikan berbagai pelayanan dalam sebuah sistem tanpa transaksi tunai.
"Semua transaksi tidak ada yang tunai tetapi menggunakan bank yang ada di situ juga, ini akan jauh mengurangi pungli," tutur Tito.
MPP dinilai akan semakin mendorong kepastian dan kemudahan dalam mengurus berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk perizinan usaha.
MPP juga didukung dengan proses yang mudah dan alur birokrasi yang lebih ringkas. (mcr9/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Mendagri Tito Karnavian menilai MPP bisa mencegah pungli dan tindak pidana korupsi dalam proses pelayanan publik.
Redaktur : Adil
Reporter : Dea Hardianingsih
- Akademisi Nilai Daftar Tokoh Terkorup OCCRP Tidak Jelas Ukurannya
- Kasus Ustaz Dianiaya Gegara Ceramah soal Korupsi, Sahroni: Mencurigakan!
- Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Korup versi OCCRP, BCW Desak KPK Lakukan Penyelidikan
- Kejati Tetapkan Kepala Disbud Provinsi DKI Jakarta dan 2 Orang Lain jadi Tersangka Korupsi
- Pemberantasan Korupsi 2025, Sahroni: Fokus di Pengembalian Kerugian Negara
- Tahun Baru 2025, Harapan Baru Masyarakat untuk Pemerintah Pemberantasan Korupsi
