Mendagri dan Kepala LKPP Terbitkan SE Bersama, Kepala Daerah Wajib Baca

Sebaliknya, daerah yang berhasil menyerap seluruh APBD mesti dikasih apresiasi berupa tambahan anggaran.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, rendahnya serapan anggaran daerah merupakan persoalan klasik yang sistematis.
Diduga terdapat keuntungan dari aksi yang sudah berlangsung lama ini.
"Aksi ambil untung dengan cara memarkir anggaran di perbankan. Oleh karena itu, tegakkan disiplin anggaran, pengawasan ditingkatkan dengan ketat," katanya.
Junimart menilai, ketika daya serap anggaran rendah, maka anggaran tahun berikutnya mesti dievaluasi.
Untuk itu, kemendagri perlu berkoordinasi dengan kemenkeu untuk meningkatkan pengawasan belanja daerah.
Tito sebelumnya mengatakan, percepatan realiasi anggaran daerah dapat membuat uang lebih banyak beredar di tengah masyarakat sehingga mendongkrak daya beli di tingkat rumah tangga.
Peningkatan ini dinilai mampu mengerek pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Kepala daerah yang memperlambat penyerapan APBD perlu diberi sanksi, seiring terbitnya SE Bersama Mendagri dan kepala LKPP
- Kemendagri dan Pemerintah Denmark Siap Kerja Sama untuk Memperkuat Pemadam Kebakaran
- Pacu Pemprov Kalteng Tingkatkan Realisasi APBD, Wamendagri Ribka: Ini PR untuk SKPD
- Buntut Masalah Lucky Hakim, Wamendagri Kembali Tegaskan Kewajiban Kepala Daerah
- Wagub Jabar Kecewa Bupati Indramayu Lucky Hakim Tak Taat Aturan
- Mendagri Minta Pemkot Palembang Manjakan Masyarakat dengan Fasilitas Mirip Singapura
- Kepala Daerah Siap Mendatangi MenPAN-RB, Pengangkatan PPPK Tuntas 2025