Mendagri Diminta Bijak Tunjuk Pj Gubernur
Jumat, 03 Februari 2012 – 13:04 WIB
LANGSA-Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam menunjuk penganti Irwandi Yusuf harus bijaksana dan diharapkan memahami situasi serta kondisi Aceh yang penuh dinamika politik. Dan yang tidak kalah pentingnya sosok yang ditetapkan nantinya dapat menjaga netralitas, untuk itu maka lebih baik bukan putra Aceh. Lebih parah lagi bila putra Aceh yang kita takutkan terjadi aksi balas dendam, artinya aksi ini bisa membahayakan proses pemilukada itu sendiri. Untuk itu maka lebih baik pemerintah pusat melalui mendagri untuk tidak menunjuk orang Aceh menjadi Pj Gubernur.
Usulan itu disampaikan Ketua Masyarakat Transparansi Untuk Pembangunan Aceh (Maktup), T Zulfikri, kepada Rakyat Aceh, Kamis (2/2) di Langsa. Menurutnya, sosok Pejabat Gubernur haruslah yang bisa diterima semua pihak dan bersikap netral serta independen untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah.
Baca Juga:
Jadi untuk dapat menjaga netralitas agar tidak terpolarisasi dalam kepentingan kelompok atau golongan tertentu maka tidak mesti putra kelahiran Aceh, yang penting dapat memenuhi syarat. “Kita sangat pesimis bila putra Aceh dapat menjaga netralitas, pasti terkooptasi oleh kepentingan tertentu,” ujarnya.
Baca Juga:
LANGSA-Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam menunjuk penganti Irwandi Yusuf harus bijaksana dan diharapkan memahami situasi
BERITA TERKAIT
- DPR Bakal Revisi UU Minerba, Ahmad Doli Sebut Itu Komitmen Pemerintah untuk Rakyat
- Demul-Erwan Resmi Memimpin Jawa Barat Mulai 6 Februari 2025
- Mardiono Minta Kader PPP di Purworejo Bisa Berkontribusi Untuk Masyarakat
- Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang Tak Bersengketa di MK pada 6 Februari
- Saat Hakim MK Cecar KPU-Bawaslu terkait Tuduhan Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
- Tidar Sukses Gelar Pra-Kongres IV, Ini Beragam Kegiatannya