Mendagri Diminta Bijak Tunjuk Pj Gubernur

“Seperti Pj Gubernur Kaltim tidak orang Kalimantan Timur, tapi orang Aceh  jadi mengapa Pj Gub Aceh harus orang Aceh,” ujar Zulfri seraya menambahkan kebijakan Mendagri untuk Kaltim bisa dipraktekkan di Aceh.

Dalam masalah ini Mendagri harus tegas dan berani menetapkan seperti kebijakan di Kaltim, percaya atau tidak kalau orang Aceh maka sulit untuk menjaga  netralitas. Konon lagi pemilukada Aceh juga dibarengi 17 kab/kota yang juga harus di Pejabatkan. Bila salah pilih maka akan terjadi polimik, seperti Kab Aceh Utara sekarang dimana terjadi penolakan oleh DPRK.

Pj Gubernur Aceh nanti sangat menentukan kelanjutan dan kesuksesan Pimilukada ke depan serta sejumlah program pembangunan yang direncanakan oleh gubernur sebelumnya karena penenjukan Pj terjadi diawal tahun anggaran. Untuk itu diharapkan Pj itu tidak boleh dilakukan sembarangan. Karena kalau sampai ada pihak yang tidak bisa menerimanya tentu akan rusak lagi. Konon lagi yang ditunjuk tidak menjaga netralitasnya. (ris)