Mendagri Diminta Desak Pemda Cairkan Dana

Dijelaskan Nur, berdasarkan UU No 32 Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemda berkewajiban melakukan koordinasi untuk memfasilitasi soal anggaran dan administrasi dalam Pemilu Kada, termasuk dalam hal pengawasan. Karenanya, dia menyesalkan masih adanya beberapa pemda yang tidak mengakomodasi masalah anggaran ini.

Dijanjikan, Bawaslu yang berada tingkat pusat tidak tinggal diam dan berjanji akan menindaklanjut kendala anggaran ini. Hanya saja dia tekankan pula agar Panwas yang di daerah terus melakukan pendekatan ke pemda. (sam/jpnn)