Mendagri Diminta Pelototi Penggunaan Uang di Pilkada

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pengaturan penggunaan dana Pilkada oleh calon kapala daerah diperketat pengawasannya. Hal itu dimaksudkan agar tidak menjadi praktik korupsi baru.

Permintaan itu disampaikan ICW kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. "Kita menyampaikan pengaturan dana partai dan pilkada dan problem politik uang dalam pilkada. Jadi, kita minta ada pengaturan ketat dalam hal ini agar tidak menjadi praktek korupsi baru," ujar Koordinator ICW, Danang Widoyoko usai bertemu Mendagri di Kantor Kemenbtrian Dalam Negeri, Selasa (30/11).

Menurut Danang, selama ini pengawasan hanya dilakukan saat kampanye saja. Danang mencontohkan biaya calon dalam Pilkada. "Investasi untuk menjadi gubernur, katakanlah puluhan miliar. Padahal gajinya cuma Rp 10 juta. Ini kan kemudian menjadi praktek korupsi baru. Oleh karena itu kita minta aturan dalam pilkada diperketat," tandasnya.

Salah satu usulan ICW, kata Danang, harus ada laporan keuangan dari kandidat dan laporan hasil audit terhadap rekening kandidat dan rekening kampanye. Namun seperti disampaikan Danang, Mendagri dalam pertemuan itu mengakui bahwa penggunaan uang menjadi sulit diawasi.