Mendagri Dorong Penguatan Demokrasi
jpnn.com, JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo menilai, perlu usaha keras seluruh pemimpin dan elemen masyarakat dalam membangun budaya politik demokratis di Indonesia. Hal ini penting agar penguatan demokrasi dapat terus ditingkatkan.
"Hal terpenting yaitu memonitor dinamika dan fluktuasi, memahami faktor-faktor penyebab, serta membuat kebijakan yang menjawab persoalan," ujar Tjahjo pada pemberian penghargaan dan sosialisasi Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 yang diinisiasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) di Jakarta, Selasa (5/12).
Menurut Tjahjo, bagi Indonesia yang terpenting saat ini memastikan demokrasi tetap berada dalam lintasan menuju keadaan lebih baik.
Karena itulah pemerintah menginisiasi penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), sebab kapasitas daerah menentukan arah perkembangan demokrasi di wilayah masing-masing.
"Hasil IDI 2016 menjadi acuan pemerintah pusat maupun provinsi menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik, hukum dan keamanan," katanya.
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini juga menyatakan, ukuran menentukan indeks demokrasi sepenuhnya berdasarkan prinsip dasar ideologi Pancasila. Hal tersebut tidak perlu lagi diperdebatkan karena Pancasila merupakan pondasi bangsa.
"Potret pertumbuhan demokrasi antara satu provinsi dan provinsi yang lain memang sangat beragam. Belum stabil karena landasan berupa nilai kemanusiaan secara universal, kesetaraan, keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, belum sepenuhnya menjadi acuan dalam menjalankan kehidupan bernegara, bersama membangun politik demokratis," pungkas Tjahjo.(gir/jpnn)
Menurut Tjahjo, bagi Indonesia yang terpenting saat ini memastikan demokrasi tetap berada dalam lintasan menuju keadaan lebih baik.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Bicara Demokrasi, Jokowi: Orang Ingin Maki-Maki Presiden juga Kami Dengar
- Pramono Berharap Debat Capres Membahas Indeks Demokrasi hingga Pelanggaran HAM Masa Lalu
- Ternyata, Surya Paloh Pernah Ditawari Jadi Cawapres Jokowi pada 2014
- Pendataan Non-ASN, Menteri Anas Sebut Surat MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, Apa tuh?
- Penghapusan Honorer 2023: MenPAN-RB Azwar Anas Jangan Plin-plan, Lanjutkan Agenda Pak Tjahjo
- Politikus PDIP Ini Bakal Dilantik Jadi Menteri, Siapa Dia?