Mendagri Enggan Copot Bupati Aru

Donal menerangkan Mendagri sudah seharusnya memahami secara hierarkis, bahwa PN Ambon tidak punya kewenangan membatalkan putusan MA, yang menjadi puncak kekuasaan kehakiman.

"Apalagi kalau mau dicermati, penetapan PN Ambon itu berada di wilayah hukum perdata, yang tidak dapat membatalkan putusan pidana," tegasnya usai menyampaikan surat permintaan pencabutan dan pemberhentian Theddy Tengko, kemarin.

Donal pun menunjuk SK Mendagri tersebut sebagai satu contoh ketidakseriusan pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi. "Ini artinya pemerintah senang wilayahnya dipimpin seorang koruptor," katanya.

Sebelumnya, Jaksa Agung Basrief Arief menyatakan tak akan mengulangi peristiwa gagalnya eksekusi Theddy Tengko pada 12 Desember 2012 lalu. Untuk itu, ia berjanji bakal segera mengeksekusi Theddy. "Tentu saja akan segera kami eksekusi," jelasnya. (gal)