Mendagri Imbau Masyarakat Ikut Pantau WNI Eks ISIS
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengajak masyarakat ikut aktif mengawasi mantan anggota kelompok Negara Islam Irak Suriah (ISIS) yang kembali ke Indonesia. Tujuannya untuk mengantisipasi segala kemungkinan sedini mungkin, sekaligus ikut membantu kepolisian, TNI dan jajaran pemerintah daerah (pemda) untuk memantau kemungkinan aksi teror.
Menurut Tjahjo, pengawasan dari masyarakat terhadap eks anggota ISIS juga akan dibarengi dengan langkah serupa dari aparat intelijen. “Dari masyarakat (pengawasan). Sama juga dari aparat intelejen kepolisian di tingkat polsek dan TNI lewat kodimnya,” ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (16/8).
Mantan anggota Komisi Pertahanan dan Intelijen DPR itu juga sudah menyampaikan imbauan serupa kepada jajaran Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kemendagri. Dia meminta anak buahnya untu bisa meningkatkan kerja sama dengan para kepala daerah dan jajaran TNI/Polri.
"Saya meminta pejabat daerah ikut menjemput mereka dan mengantar (para mantan anggota ISIS,red) sampai ke alamat masing-masing. Supaya semua elemen termasuk camat sampai kepala desa tahu. Siapa namanya, tinggal di mana sehingga bisa dimonitor,” ucapnya.
Sebelumnya, 18 orang WNI mantan anggota ISIS pulang ke Indonesia. Selanjutnya, mereka langsung berada dalam pemeriksaan Polri.
Menurut Tjahjo, sebenarnya bisa saja pemerintah menolak kepulangan para WNI eks ISIS itu. Namun, pemerintah tetap menganggap mereka sebagai WNI.
“Sebenarnya negara kalau mau ekstrim bisa menolak mereka pulang. Tapi kan tidak begitu juga. Tapi ini harus diwaspadai. Karena itu begitu mereka pulang, BNPT langsung memberikan doktrin dulu. Karena dulu pergi dicuci otak, maka pulang ya dicuci otaknya lagi,” pungkas Tjahjo.(gir/jpnn)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengajak masyarakat ikut aktif mengawasi mantan anggota kelompok Negara Islam Irak Suriah (ISIS) yang
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Desak Mendagri Copot Pj Bupati Lahat, Massa Aksi Sorot Dugaan Korupsi
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal
- 5 Berita Terpopuler: Sisa Honorer Masih Membeludak, Bakal Dicarikan Formasi PPPK 2024, Tanpa Tunjangan?
- 5 Berita Terpopuler: 1,7 Juta Honorer dapat NIP PPPK & Paruh Waktu, tetapi Kode R2/L yang Batal Lulus, yang Curang Susah Tidur
- Mendagri Todong 50 Kepala Daerah dengan Formasi PPPK 2024 Terendah, Hasilnya Alhamdulillah