Mendagri Izinkan Syamsul Pegang Kendali dari Rutan

JAKARTA - Status tahanan tak mengurangi kewenangan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Syamsul Arifin untuk tetap memegang kendali pemerintahan. Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan, pihaknya tidak akan mengambiil kebijakan atas Syamsul dari posisinya saat ini sebagai kepala daerah hingga mantan Bupati Langkat itu berstatus terdakwa.

Menurut Mendagri, Syamsul masih memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan pemerintahan di Sumut. "Masih, tidak ada batasan itu. Karena kita menganut asas praduga tak bersalah. Sampai beliau (Syamsul) ditetapkan sebagai terdakwa, baru kita nonaktifkan untuk sementara," ujar Mendagri kepada wartawan di kantornya, Senin (25/10).

Lebih lanjut Mendagri mengatakan, demi efektifitas pemerintahan sebenarnya bisa saja kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan diserahkan Syamsul ke wakilnya. Alasannya, karena belum tentu semua urusan harus dibawa ke Jakarta untuk mendapat persetujuan Syamsul.

"Itu yang paling efektif (penyerahan kewenangan ke wakil Gubernur Sumut) sampai beliau (Syamsul) ditetapkan sebagai terdakwa. Karena sangat tidak mungkin untuk dibawa ke Jakarta, kecuali hal-hal yang sangat prinsip seperti aparatur dan keuangan," papar Mendagri.