Mendagri Jelaskan Perbedaan Draft RUU DKJ Versi Pemerintah dengan DPR
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan ada perbedaan draft Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) versi pemerintah dengan DPR.
Dalam draft RUU DKJ versi pemerintah, Tito menegaskan gubernur DKI Jakarta tetap dipilih melalui pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Ada isu yang berkembang dari draft RUU versi DPR bahwa gubernur DKI Jakarta ditunjuk oleh presiden. Sementara, di draft (versi) pemerintah tidak ada," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Ada Apa dengan Daerah Khusus Jakarta?' di Media Center Indonesia Maju, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/12).
Mantan kapolri itu mengungkapkan bahwa urusan pemilihan gubernur DKI Jakarta tidak pernah diotak-atik oleh pemerintah dalam draft tersebut.
Tito menjelaskan alasan pemerintah untuk menginginkan adanya pilkada dalam memilih gubernur DKI Jakarta demi menghormati prinsip demokrasi yang sudah berlangsung.
"Jadi, saya mau tegaskan betul bahwa draft pemerintah itu tidak pernah mengotak-atik soal mekanisme rekrutmen kepala daerah tetap seperti sebelumnya, melalui Pilkada, 50 persen plus 1. Bupati, wali kota tetap ditunjuk oleh gubernur," ujarnya. (rhs/jpnn)
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan ada perbedaan draft RUU DKJ versi pemerintah dengan DPR.
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
- KPK Incar Aset Anwar Sadad yang Dibeli Pakai Duit Kasus Korupsi Dana Hibah
- Siang Ini, DPR Pilih Lima Capim dan Cadewas KPK Pakai Mekanisme Voting
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Digitalisasi untuk Mendorong Pengembangan Pariwisata Indonesia Perlu Dilakukan
- Ikuti Arahan Jokowi, Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI
- Rapat Bareng Kepala Baratin, Anggota Komisi IV Singgung Pengawasan Berbasis AI