Mendagri: Kepala Daerah Harus Perhatikan Aspirasi Buruh

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, pekerja dan buruh seluruh menjadi penopang ekonomi dan pembangunan. Karena itu, setiap aspirasi para pekerja dan buruh jangan diabaikan.
Tjahjo pun meminta, seluruh kepala daerah selalu memerhatikan dan memperjuangkan aspirasi para pekerja dan buruh.
"Saya minta kepada gubernur, bupati dan wali kota, sekecil apapun aspirasi pekerja dan kaum buruh di pusat maupun daerah harus bisa ditampung dan diperjuangkan dengan baik," ujar Tjahjo, saat menghadiri kongres Serikat Pekerja seluruh Indonesia (SPSI) di Jakarta, Rabu (20/12).
Sementara itu terhadap para pekerja dan buruh, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini meminta agar dalam menyampaikan aspirasi, dilakukan dengan baik.
Boleh saja menyampaikan aspirasi lewat aksi unjuk rasa. Karena, hal tersebut hak semua warga negara. Namun satu hal yang penting diperhatikan, unjuk rasa sebaiknya dilakukan dengan tertib dan mematuhi aturan yang berlaku.
"Kalau mau unjuk rasa ya silakan, menyampaikan aspirasi silakan, tapi ikuti aturan. Kalau mau demo lapor ke kepolisian, aturannya di situ. Sampaikan aspirasi dengan baik," pungkas Tjahjo.(gir/jpnn)
Mendagri meminta kepada gubernur, bupati dan wali kota, sekecil apapun aspirasi pekerja dan kaum buruh di pusat maupun daerah harus bisa ditampung
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Bakar Semangat Kepala Daerah, Gubernur Lemhannas Ajak Manfaatkan Kebijakan Inovatif
- Penuh Semangat, Mendagri Tito Ikuti Senam Pagi bersama Para Kepala Daerah di Magelang
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya
- PDIP Larang Kadernya Ikut Retret Kepala Daerah, Huda PKB: Mungkin Bagian Kompromi
- Wamendagri Masih Menunggu Kehadiran Kepala Daerah dari PDIP di Lokasi Retreat
- PSI Instruksikan Kepala Daerah Melayani Rakyat, Bukan Partai