Mendagri: Kerajaan Itu Monarki!

JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi secara tegas menyatakan, pemerintahan yang berbentuk kerajaan adalah monarki. Dia menyampaikan sinyal, bentuk monarki itu harus diubah menjadi demokratis, yang ditandai dengan adanya pemilihan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), bukan melalui penetapan. Argumen konstitusional yang digunakan Gamawan adalah ketentuan pasal 18 UUD 1945 yang mengatus bahwa gubernur dipilih secara demokratis.

"Ini kan monarki dalam bahasa ilmiah, kita menyebut itu dengan DIY. Bahasa ilmiah dari kerajaan itu kan monarki. Presiden menyebut dalam bahasa itu yang sebenarnya dalam konteks keistimewaan Jogja. Keistimewaan Jogja ini, kalau definisi monarki yang sederhana itu kan, government by the one, jadi dari raja secara turun temurun, kan seperti itu," ujar Gamawan Fauzi di gedung Kemdagri, Jakarta, Selasa (30/11).

Dia membantah wacana mengenai pemilihan gubernur DIY ditentang banyak kalangan. Dia yakin, masih banyak lagi yang justru mendukung wacana tersebut. "Itu kan suara yang terekam, yang tidak terekam kan banyak juga. Berapa persen itu yang menginginkan penetapan," ujar mantan gubernur Sumbar itu.

Menanggapi pernyataan Sri Sultan HB X yang membantah DIY bukan monarki lantaran DIY juga punya DPRD, ada perdanya, dan lain sebagainya, Gamawan tetap bertahan pada pendiriannya, bahwa sebuah kerajaan adalah bentuk monarki. Yang disebut Sultan, menurut Gamawan, adalah elemen-elemen tata kelola pemerintahan, yang tidak terkait dengan pengertian monarki.