Mendagri: Kerajaan Itu Monarki!

"Monarki itu kan kerajaan, siapa yang mengingkari DIY itu bukan kerajaan. Itu kan tata kelola pemerintahannya, dimana dia taat pada UU Nomor 32 Tahun 2004, taat pada kepegawaiannya. Tapi kekuasaanya bagaimana? Dalam memperoleh kekuasaanya bagaimana? Kalau turun menurun, pertama tentu itu tidak demokrasi. Kan itu artinya," terangnya.

Namun demikian, Gamawan tetap mengakui bahwa DIY punya keistimewaan, sebagaimana Nangroe Aceh Darussalam, Papua, ataupun DKI. Dijelaskan, kekhususan suatu daerah tidak hanya soal mekanisme pengisian kursi kepala daerahnya saja. Untuk DIY, kekhususannya sudah ada mengenai kepemilikan tanah, keistimewaan kebudayaan, dan kulturnya.

Karenanya, kata Gamawan, sebagaimana daerah lainnya itu, DIY harus tetap mengacu pada pasal 18 UUD 1945 dalam pengisian jabatan gubernur. Pasal tersebut tidak mengatur bahwa di DIY, mekanisme pengisian kursi gubernur mendapat kekhususan dengan penetapan.  "Di satu pihak ada demokrasi, ada tuntutan dari UUD pasal 18, mengatakan gubernur dipilih secara demokratis. Itu bukan kata presiden, tapi UUD. Jadi presiden mempertimbangkan kondisi monarki dengan amanat UUD itu, itu yang akan dibahas dan belum disimpulkan," ujarnya.

Jika misalnya dalam mekanisme pengisian kursi gubernur ini DIY juga minta kekhususan, beberapa opsi bisa saja dimunculkan. Misalnya, jika di daerah lain calon harus diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang kursinya minimal 15 persen di dewan, bisa saja untuk DIY, Sri Sultan HB dan Pakualam tidak perlu terkena persyaratan itu. "Itukan keistimewaan juga," kata Gamawan.