Mendagri Masih Ogah Bahas 33 Usul Pemekaran
Jumat, 23 April 2010 – 21:15 WIB
JAKARTA -- Pemerintah belum mau membahas 33 usulan pembentukan daerah baru yang diprioritaskan Komisi II DPR. Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan, pembahasan pemekaran baru akan dilaksanakan setelah selesainya penyusunan grand design pemekaran daerah. Pembahasan megenai grand design itu sendiri baru akan digelar Juni mendatang. Setelah itu kelar, barulah akan dibahas usulan-usulan daerah pemekaran. Alasan lain, 33 usulan pemekaran itu juga belum semuanya dicek persyaratannya. "Dari yang dulu saja, masih banyak yang belum ditandatangani gubernur dan DPRD-nya," katanya.
Dijelaskan, dirinya sudah mengusulkan ke DPR agar menyetop dulu usulan pemekaran sebelum grand design-nya selesai. "Jadi grand design-nya sebagai ukuran nanti. Jika grand design-nya sudah selesai, baru boleh kita membicarakan usul-usul pemekaran itu," ujar Gamawan di kantornya, Jumat (23/4). Dia mengatakan, masalah ini sudah dilaporkan ke presiden.
Dikatakan Gamawan, jika grand design-nya belum selesai tapi masih juga dibahas usulan pembentukan daerah otonom baru, maka dampaknya, usulan pemekaran tidak akan terkontrol. "Nanti terus saja akan usul. Coba bayangkan sekarang saja ada kabupaten yang penduduknya ada 29 ribu. Itu sudah jadi kabupaten definitif. Saya bilang jika penduduknya 29 ribu, berapa PNS-nya?" katanya. Jika tak ada pembatasan dengan acuan yang tegas, lanjutnya, maka pembentukan daeraj menjadi tidak rasional. "Bisa saja semakin emosional, terus bertambah usulan-usulan seperti itu," ujarnya.
Baca Juga:
JAKARTA -- Pemerintah belum mau membahas 33 usulan pembentukan daerah baru yang diprioritaskan Komisi II DPR. Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan,
BERITA TERKAIT
- Hari Tani Ditunggangi Kepentingan Elite, Masyarakat Jenuh Disuguhi Kegaduhan Kelompok Ini
- Ini Pemenang [RE]Power Hackathon, Kompetisi Kebijakan Energi Bersih Pertama di RI
- Halili Hasan: Indonesia Hadapi Tantangan Serius Soal Moralitas Penyelenggara Negara
- Andar Nubowo: Peran Agama Makin Bergeser dari Esensinya
- Pemda Sudah Menyiapkan Solusi jika Pendaftaran PPPK 2024 Ditunda
- Pendaftaran PPPK 2024: Instruksi Nelson agar Kelulusan Honorer Bisa Maksimal