Mendagri Masih Pertimbangkan Hapus Bantuan PSSI

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, dirinya masih perlu mempertimbangkan penghapusan bantuan untuk PSSI di APBD, sebagaimana yang direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Masukan tersebut akan menjadi masukan bagi kami, untuk didiskusikan lebih lanjut," ujarnya di sela-sela acara di Gedung KPK, Selasa (5/4).

Pangkal munculnya rekomendasi penghapusan pengalokasian bantuan ke pos olahraga, termasuk PSSI di dalamnya, terutama berdasarkan telaah KPK bahwa pengelolaan dana miliaran rupiah per tahun tersebut selama ini banyak ditemukan pelanggaran. Antara lain betapa laporan pertanggungjawabannya tidak pernah dibuat, serta kalaupun ada biasanya amburadul.

Mendagri mengatakan, telaah KPK terhadap pengelolaan dana yang di penganggaran disebutkan sebagai bantuan sosial itu, tentu menjadi masukan berharga bagi Kemendagri dan pemerintah daerah. Namun menurutnya, audit internal dan audit BPK juga akan menjadi pembanding mereka sebagai acuan.

Mantan Gubernur Sumatera Barat ini mengaku, pihaknya belum dapat memutuskan sikap terhadap rekomendasi KPK terkait penghapusan (anggaran dana) tersebut. "Itu tadi. Berbagai input dikumpulkan dulu, baru kemudian memberikan penyikapan untuk tindak lanjut pertemuan dengan KPK," paparnya.