Mendagri: Membangun di Maluku dan Membangun Untuk Maluku itu Beda

jpnn.com - JAKARTA - Ketertinggalan wilayah di Indonesia timur selama ini antara lain disebabkan pola pembangunan yang dilakukan belum seutuhnya berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Hal itu diungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada diskusi yang digelar Pemprov Maluku dengan tema 'Tantangan Memimpin dan Membangun Maluku sebagai Provinsi dengan Wilayah Laut Terluas di Indonesia, Kamis (8/12) malam.
"Membangun di Maluku dengan membangun untuk Maluku itu berbeda. Yang saya cermati, keterlambatan karena konsepnya masih membangun di Maluku atau Papua, bukan untuk masyarakat Maluku atau Papua," ujar Tjahjo.
Untuk mengatasi ketertinggalan yang ada, pemerintah kata Tjahjo, terus melakukan berbagai upaya. Antara lain, membangun konektivitas nasional lewat kebijakan tol laut.
"Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan juga menjadi titik fokus utama, khususnya di provinsi kepulauan. Jadi Maluku tidak bisa dibangun sendiri. Masa depan cukup bagus, tapi bagaimana membangun konektivitas dan sinergi," tutur Tjahjo.
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini kemudian mengutip pidato Joko Widodo saat dilantik sebagai presiden 2014 lalu. Menurutnya, ketika itu Jokowi menyatakan, seluruh lapisan masyarakat harus berjuang sekeras-kerasnya mengembalikan kejayaan sebagai negara maritim. Karena laut dan samudera merupakan masa depan Indoensia.
"Presiden mengatakan, selama ini kita cukup lama memunggungi laut dan samudera. Saatnya mengembalikan itu semua, sehingga motto jales veva jaya mahe sebagai semboyan nenek moyang di masa lalu, bisa kembali membahana," ucap Tjahjo.(gir/jpnn)
JAKARTA - Ketertinggalan wilayah di Indonesia timur selama ini antara lain disebabkan pola pembangunan yang dilakukan belum seutuhnya berdasarkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Banyak Penyelenggara MICE Batalkan Acara di JCC, Ini Alasannya
- Petrokimia Gresik Pertahankan Proper Emas Kementerian Lingkungan Hidup Selama 4 Tahun
- Regulasi THR Bagi Mitra Pengemudi Online Dinilai Menghambat Pertumbuhan Industri
- Usut Kasus Pajak, KPK Periksa Pihak Matahari Store hingga BPR Cita Makmur Lestari
- Terima Gratifikasi Rp21,5 Miliar, Eks Pejabat Pajak Ini Jadi Tersangka KPK
- Fraksi PKS Ajak Rakyat Kompak Dukung Kebijakan Prorakyat Prabowo