Mendagri Minta Daerah Jangan Asal Klaim Jumlah Warga Miskin

jpnn.com - JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meyakini kerjasama dengan Kementerian Sosial dalam memanfaatkan data kependudukan, dapat berperan efektif menghambat daerah asal klaim jumlah penduduk miskin di daerahnya masing-masing.

Pasalnya, Kemensos dapat mengecek langsung keakuratan data kependudukan yang kini telah dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

“Saya berharap tidak ada daerah yang asal saja mengklaim jumlah orang miskinnya sekian, jadi butuh bantuan sosial sekian. Sementara orang yang benar-benar miskin malah tidak dapat (bantuan,red). Dengan adanya data maka bisa dicek lagi kebenarannya,” ujar Tjahjo di sela-sela penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kemendagri dengan Kemensos terkait pemanfaatan NIK dan e-KTP, Selasa (9/6).

Menurut Tjahjo, data sangat bermanfaat bagi program Kemensos, mengingat data kependudukan di Kemendagri juga telah diklasifikasi berdasarkan daerah.

“Kami punya data base per daerah, mana yang harus dibantu dan mana yang harus disubsidi, dengan data yang ada tak mungkin double, jadi tepat sasaran,” ujar mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan ini.

Pandangan senada juga dikemukakan Mensos Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, selama ini penerima sosial ada yang telah memiliki KTP, namun ada juga yang belum. Karena itu kerjasama berbasis data kependudukan sangat bermanfaat bagi pintu masuk penanganan masalah sosial di Tanah Air.

“Misalnya bayi baru lahir dari keluarga kurang mampu, dengan langsung memperoleh NIK, dapat didata untuk dapat segera menerima Kartu Indonesia Sejahtera (KIS). Demikian juga anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan NIK, maka kami punya basis data agar si anak punya Kartu Indonesia Pintar (KIP). Jadi relatif lebih siap,” ujar Khofifah. (gir/jpnn)