Mendagri Minta Kepala Daerah Aktif Cegah Konflik

Namun ditengah kekhawatiran tersebut, pemerintah justru mengizinkan pihak perusahaan tetap memasang pipa pembuangan. Dan bahkan sampai dikawal ratusan aparat kepolisian dan TNI. Hal ini mengindikasikan jika pihak perusahaan sangat memaksakan kehendak untuk melanjutkan pemasangan pipa. Sehingga akibatnya, amuk warga tidak dapat dihindarkan. Di sisi lain, pejabat negara maupun pemerintah daerah sepertinya juga sangat tidak sensitif terhadap permasalahan yang terjadi di daerah.

Oleh sebab itu JATAM meminta rencana pemasangan pipa dihentikan. Dan lebih jauh menuntut pemerintah untuk meninjau ulang operasi tambang PT. Agincourt Resources. “Hal ini agar tidak menimbulkan kerugian material dan nyawa di kemudian hari. Selain itu, kami juga meminta agar pemeriksaaan terhadap sekitar 24 orang di Polres Tapsel, mempertimbangkan atas dasar penolakan warga yang merupakan haknya tidak diindahkan”, tuntutnya.

Penolakan warga menurut Hendrik, juga didasari sejumlah indikasi lain. Diantaranya, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tambang emas Martabe diduga tidak memenuhi unsur keabsahan. “Misalnya saja dalam dokumen daftar hadir rapat tertanggal 27 Juli 2012 yang membahas masalah Amdal, tidak ada satu pun perwakilan warga dalam dokumen tersebut,”ujarnya yang menilai kejanggalan ini mengindikasikan bahwa proyek tambang Martabe sarat dengan manipulatif. “Jadi sangat mungkin limbah tambang yang dibuang tidak hanya air hasil olahan,”katanya.(gir/jpnn)