Mendagri Minta KPK Kasih Tahu ke Kepala Daerah

jpnn.com - Jika Ada SKPD yang Diperiksa

JAKARTA -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap peserta Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) yang digelar pada 21-25 April, dapat benar-benar menerapkan materi yang diberikan. 

Hal itu penting agar pemerintahan ke depan dapat lebih baik, terutama dalam mensejahterakan masyarakat.

"Gubernur, bupati dan wali kota merupakan perwakilan pemerinta‎h pusat di daerah. Saya harap dapat benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Tjahjo, Selasa (26/4).

Menurut Tjahjo, OKPPD  sangat penting untuk menyamakan persepsi, menguatkan sinergitas, memahami area rawan korupsi dan agar lebih efektif dalam merencanakan anggaran daerah.

"Kami sudah minta pada Kejaksaaan Agung, KPK, kalau ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa atau apapun, minimal kepala daerahnya dikasih tahu, salahnya apa, cukup enggak alat bukti," ujar Tjahjo.

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, ada beberapa pembangunan daerah yang terganggu karena satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang kerap bolak-balik dipanggil, baik oleh kejaksaan maupun KPK, tanpa ada komunikasi yang baik dengan kepala daerah.‎

OKPPD angkatan pertama digelar  di Gedung Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Kalibata, 21-25 April. Kegiatan diikuti 92 kepala daerah hasil pilkada 2015. Menurut rencana kegiatan yang sama digelar pada 18 - 22 Mei.