Mendagri Minta Publik Bedakan Pendapat SBY di Youtube

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta publik membedakan sekaligus memahami bahwa pernyataan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait RUU Pilkada di Youtube adalah pernyataan pribadi dan aspirasi Demokrat. Bukan pernyataan SBY sebagai Presiden dan bagian dari pemerintahan. Oleh karena itu, kata dia, Presiden sejauh ini masih sejalan dengan pemerintah dalam hal penyelesaian RUU Pilkada.

"Tolong dipisahkan posisi Pak SBY yang di Youtube itu dengan posisi pemerintah ya. Saya mendapat amanat dari beliau untuk membahas ini di DPR. Ada dua pendapat besar apakah dipilih langsung atau dipilih melalui perwakilan. Pemerintah yang kebetulan saya mewakil Kepres itu tetap dalam posisi menunggu hasil diskusi di DPR," ujar Gamawan di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (17/9).

Menurut Gamawan, pemerintah sudah menyiapkan opsi-opsi jika hasil diskusi DPR telah diputuskan. Jika pilihan jatuh pada pemilihan kepala daerah secara langsung, maka pemerintah akan mengusulkan sejumlah perbaikan. Menurutnya ada sekitar 12 persoalan yang didata pemerintah dalam proses pilkada langsung. Persoalan-persoalan itu yang perlu disempurnakan.

"Ya regulasinya untuk mencegah dampak yang pernah terjadi selama hampir 10 tahun ini," ujar Gamawan.

Apabila putusan jatuh pada pilkada dilaksanakan oleh DPRD, pemerintah juga sudah menyiapkan opsi-opsi pendukungnya agar tidak terjadi penyimpangan. Ia pastikan pemilihan oleh DPRD tidak akan sama dengan di zaman orde baru. Menurut Gamawan, itulah sikap Presiden saat ini. Sama dengan pemerintah, menunggu hasil diskusi DPR.

"Jadi tolong dipisahkan. Pak SBY itu beliau berpidato di youtube itu sebagai Demokrat, tidak sebagai presiden.

Saya sebagai orang penerima mandat menunggu hasil diskusi di DPR itu," tegas Gamawan.

Atas penegasan itu, Gamawan juga memastikan bahwa tidak ada pencabutan RUU Pilkada oleh pemerintah. Meski SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat setuju pilkada langsung, ujarnya, tak akan mempengaruhi sikap pemerintah saat ini. (flo/jpnn)