Mendagri Minta Tidak Dikacaukan Urusan Hukum
Jumat, 01 April 2011 – 20:45 WIB
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi tetap kukuh dengan keputusan awalnya pada SK pemberhentian sementara Bupati Bone Bolango (Bonbol) Abdul Harris Najamudin tertanggal 8 September 2010. Gamawan tak ingin keputusannya yang menonaktifkan Abdul dan mengangkat Wakil Bupati Hamim Pou sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati dikacaukan dengan masalah hukum.
"Jangan dicampur-adukkan antara hukum dan administrasi. Keputusan Mendagri untuk memberhentikan sementara bupati Bonbol tidak berubah, meski ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara," kata Mendagri Gamawan Fauzi lewat juru bicaranya Reydonnyzar Moenek yang dihubungi, Jumat (1/4).
Baca Juga:
Mendagri, lanjutnya, punya hak hukum positif dan yuridis, sehingga berhak untuk memberhentikan seorang kepala daerah yang terkena kasus hukum. Ditegaskannya, selama Mendagri tidak mencabut SK tersebut, otomatis keputusannya tetap mengacu pada SK yang telah ditetapkan.
"Mendagri kan tidak mencabut SK-nya, jadi tolong hormati itu. Lagipula, saudara Hamim Pou hanya ditunjuk sebagai Plt bupati. Jabatannya tetap sebagai wakil bupati, cuma untuk menjalankan tugas bupati sehari-hari, wakilnya yang melaksanakan," tutur Donny, sapaam akrab Reydonnyzar Moenek.
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi tetap kukuh dengan keputusan awalnya pada SK pemberhentian sementara Bupati Bone Bolango
BERITA TERKAIT
- Harimau Sumatra Memangsa Ternak Milik Warga di Pesisir Barat Lampung
- Selamat, Pemprov Jateng Raih 3 Penghargaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi Singkawang Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya
- Ada Potensi Bencana Akhir Tahun, Basarnas Menyimulasikan Gedung-Gedung di Jakarta Runtuh
- Rampok Berpistol Ditangkap di Musi Rawas, Begini Kronologinya
- Penganiayaan Dokter Koas, Ini Alasan Polisi Periksa Lady Aurellia dan Ibunya di Polsek, Oalah