Mendagri Minta Tidak Dikacaukan Urusan Hukum

Bila sudah putusan inkrah, SK tersebut otomatis berubah. Jika Najamudin dinyatakan tidak bersalah, jabatannya dikembalikan dan namanya direhabilitasi. Sebaliknya kalau putusannya bersalah, yang bersangkutan diberhentikan secara definitif dan wakil bupatinya naik menjadi bupati.

"Kami mengimbau pada masyarakat Bonbol, untuk melihat masalah ini secara komprehensif. Hukum dan administrasi tidak boleh dikait-kaitkan. Mendagri juga tidak bisa membatalkan SK yang sudah dikeluarkan berdasarkan perundang-undangan," bebernya.

Mengenai status banding Mendagri ke PT TUN atas putusan PT UN Jakarta, Donny mengatakan, masih berproses. "Tunggu saja hasilnya, kan masih diproses juga," ujarnya. (esy/jpnn)