Mendagri Moratorium Pemekaran Desa

MATARAM-Kebijakan pemekaran desa/kelurahan yang dijalankan pemda kabupaten/kota nampaknya akan mentok di tengah jalan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan ketetapan untuk memberlakukan moratorium (penghentian sementara, Red) pemekaran desa/kelurahan.

Ketetapan mendagri ini disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia, termasuk yang ada di NTB. ‘’Suratnya sudah kami terima, jadi ada moratorium pemekaran desa/kelurahan,’’ ungkap Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB Dr HL Sajim Sastrawan kepada wartawan.

Menurutnya, kebijakan moratorium ini diberlakukan hingga Rancangan Undang-undang (RUU) Desa ditetapkan. Belum bisa dipastikan kapan RUU ini akan disahkan di DPR RI. ‘’Kami minta pemda di kabupaten/kota menahan diri dulu,’’ imbau mantan calon Bupati Lombok Barat ini.

Ada sejumlah alasan yang disampaikan mendagri terkait pemberlakukan moratorium pemekaran desa/kelurahan ini. Salah satunya terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2014, khususnya terkait penetapan jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa/kelurahan.