Mendagri Optimistis KPU Bakal Menghormati Keputusan Bawaslu
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengajak semua pihak menyambut baik keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima kembali pendaftaran sembilan partai politik calon peserta Pemilu 2019.
Ajakan dikemukakan, karena Undang-Undang Nomor 72017 tentang Pemilu memberikan wewenang pada Bawaslu untuk menangani sengketa administrasi antara penyelenggara dengan calon peserta pemilu.
"Dulu kami sepakat memberi kewenangan yang lebih kepada Bawaslu. Misalnya, dalam penanganan sengketa, baik yang berkaitan dengan parpol termasuk terkait peraturan KPU, permasalahan pilkada serentak maupun pemilu," ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (20/11).
Tjahjo optimistis semua pihak akan menghormati keputusan yang sudah diambil Bawaslu tersebut. Karena telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Penyelesaian sudah diwujudkan. Saya kira KPU juga taat dengan apa yang diputuskan oleh Bawaslu," kata Tjahjo.
Sebelumnya, Bawaslu memerintahkan KPU menerima pendaftaran sembilan partai politik untuk diverifikasi sebagai calon peserta Pemilu 2019.
Kesembilan parpol tersebut masing-masing Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kubu AM Hendropriyono, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Islam Damai dan Aman (Idaman).
Kemudian Partai Bhinneka, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Republik, Partai Rakyat, Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) dan Partai Indonesia Kerja (PIKA).(gir/jpnn)
Bawaslu memerintahkan KPU menerima pendaftaran sembilan partai politik untuk diverifikasi sebagai calon peserta Pemilu 2019
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Selama 2024, DKPP Pecat 66 Penyelenggara Pemilu
- Menekraf dan Mendagri Teken Surat Keputusan, Ekonomi Kreatif Diharapkan Menggeliat
- 6 Langkah Bawaslu Antisipasi Pengawas Meninggal Dunia Saat Pilkada
- Massa AMPD Geruduk Bawaslu Minta Segera Turun Tangani Pilgub Sumsel
- Wamendagri Ribka Pastikan Pelaksanaan Tahap Lanjutan Pilkada Papua Tengah Sesuai Jadwal
- Pilgub Jakarta 2024, Bawaslu DKI Tangani 13 Laporan Termasuk Kasus Dugaan Politik Uang