Mendagri Pastikan Rusuh Tolikara Bukan Terkait SARA

jpnn.com - TOLlKARA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, rusuh yang terjadi di Tolikara, Papua, Jumat (17/7) kemarin, bukan terkait isu SARA. Namun lebih merupakan luapan sekelompok anggota masyarakat yang kesal dan emosional.

Tjahjo mengungkap hal tersebut setelah melakukan kunjungan kerja ke Tolikara bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemerintahan (Dirjen Kesbangpol) Kemendagri, Sudarmo, Senin (20/7).

“Akan sangat bagus bila masyarakat lintas agama di Tolikara bergotong-royong membangun kembali  masjid yang terbakar, sebagai bukti toleransi masyarakat Tolikara,” ujar Tjahjo.

Meski begitu Tjahjo mengakui kunjungan kerja yang dilakukan bukan dalam kapasitas melakukan investigasi permasalahan yang terjadi. Karena hal tersebut menjadi bagian dari kepolisian untuk mengusut secara hukum. Kemendagri menurutnya, hanya berperan sebagai poros pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. 

“Kehadiran saya sebagai Mendagri adalah simbol Negara hadir di Papua, sebagai bagian dari solusi permasalahan Papua. Kemendagri sebagai poros pemerintah dari pusat sampa daerah semata ingin memberikan motivasi kepadad jajaran Pemda Kabupaten Tolikara, khususnya untuk hadir bersama masyarakat,” ujarnya.

Selain itu Tjahjo menjelaskan, orientasi penanganan Papua kini sudah bergeser fokus ke percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Paradigma lama, membangun di Papua telah bergeser ke paradigma baru, Papua Membangun. Artinya, rakyat Papua menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar sebagai objek.

“Namun demkian, paradigma Papua Membangun ini harus tetap dijaga dinamikanya dalam panggung demokrasi dan wadah NKRI. Menangani Papua harus dengan menggunakan pendekatan hati,  cinta kasih. Dengan hal ini mari ciptakan kedamaian di Papua, dengan kebersamaan mari membangun Papua yang damai. Demgan kedamaian mari mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia di papua,” ujarnya.

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini juga mengatakan, Papua adalah daerah khusus, sebagai pengakuan negara perlunya perlakuan khusus atas Papua dalam kontek sosio kultural masyarakatnya. Karena itu ia mengajak semua pihak perlu memastikan keberhasilan Otsus dengan memperkuat segitiga sinergitas yang saling memperkuat antara Pemprov, DPRP, dan MRP sebagai sebuah teamwork yangg solid.