Mendagri: Pemilu Adalah Titik Penting Demokrasi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Pemilu merupakan titik penting dalam sebuah demokrasi. Hal itu dikatakannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Penyampaian laporan kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) tahun 2019 di Hotel Grand Mercure Baycity, Jakarta Utara, Sabtu (14/12/2019).

“Sejak tahun 1998, kita sudah menganut demokrasi yang lebih bebas dibandingkan pada masa orba (orde baru), dan kita paham bahwa di dalam demokrasi, titik terpenting dari demokrasi itu adalah pemilihan umum, karena satu-satunya momentum yang melibatkan seluruh warga masyarakat, dalam sistem kedaulatan di tangan rakyat, yang berbeda dengan sistem otokrasi atau oligarki. Jadi pemilihan umum ini adalah bagian yang sangat penting,” kata Mendagri seperti dilansir dalam siaran pers Puspen Kemendagri.

Mendagri menilai pentingnya Pemilu pada sistem demokrasi di Indonesia perlu ditunjang dengan kekompakan penyelenggara Pemilu dalam menyukseskan helatan demokrasi itu.

“Nah ini, suatu pemilihan umum itu bisa sukses kalau unsur-unsur orkestrasi kekompakkan setiap yang menjalankan elemen-elemen ini dengan baik, yang paling utama adalah Penyelenggaraan Pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP sampai ke MK,” ujarnya.

Tak hanya itu, kesuksesan Pemilu juga perlu ditunjang oleh peserta pemilu maupun Partai Politik yang maju dalam kontestasi pesta demokrasi itu. Para peserta harus bermain sehat agar tercipta hasil demokrasi yang sehat pula.

“Para kontestan, Parpol atau pasangan calon, mereka harus bisa memainkan peran untuk bermain secara sehat, siap untuk menang siap untuk kalah, mudah untuk bisa diucapkan, pelaksanannya tidak ada yang mau siap untuk kalah. Semua siap untuk menang, mana mau untuk kalah, kira-kira begitu,” tukasnya.

Dalam hal kesiapan dan dukungan Pemerintah, utamanya dalam pelaksanaan Pilkada yang pada tahun 2020 akan digelar di 270 daerah. Mendagri menilai perlu didukung dengan kesiapan anggaran APBD masing-masing daerah, salah satunya melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Kesiapan dari Pemerintah untuk mendukung, terutama sarana prasarana, anggran dan lain-lain, contoh tahun depan kita menghadapi 270 Pilkada, dari sekarang kami sudah menggenjot semua kepala daerah, karena bulan ini adalah bulan penting mereka sudah harus mengalokasikan APBD mereka dan menetapkan APBD mereka secepat mungkin, dalam APBD itu harus sudah masuk komponen untuk penyelenggaraan Pilkada,” jelas Mendagri.