Mendagri: Penjabat Gubernur Kaltara Lengah, Deteksi Dini Tak Berjalan

jpnn.com - JAKARTA- Deteksi dini diduga tidak berjalan efektif di Kalimantan Utara. Sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan pada saat berlangsungnya rapat pleno penghitungan hasil pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada), Sabtu (19/12) kemarin.

Pejabat terkait dinilai lengah, karena selama proses tahapan pilkada, situasi berjalan tenang, lancar dan tanpa konflik.

"Padahal arahan Kemendagri sejak awal, itu terkait deteksi dini dan tingkatkan koordinasi. Khususnya peran utama tanggungjawab koordinasi terhadap penjabat gubernur," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Selasa (22/12).

Menurut Tjahjo, Penjabat Gubernur Kaltara Triyono Budi Sasongko seharusnya aktif untuk terus berkoordinasi dengan instansi terkait, melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda). 

"‎Tapi lengah karena pelaksanaan pilkada tenang lancar tanpa konflik. Padahal seharusnya terus aktif memonitor situasi secara terus menerus. Apalagi wilayah Bulungan ini sangat kecil," ujarnya.

Artinya, ketika lingkup wilayah tidak terlalu luas, untuk mendeteksi pergerakan massa dan antisipasinya, kata Tjahjo, tidak terlalu sulit. Jadi sangat aneh kalau hal tersebut tak dapat terdeteksi.

"Mulai dari pembakaran ban mobil dan melempar ban mobil ke Gedung Pemda, tidak ada kesigapan aparat dan satpol PP mencegahnya," kata Tjahjo.

Atas situasi yang terjadi, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan ini menyatakan akan ada evaluasi dan teguran keras terhadap birokrat yang dinilai lalai.