Mendagri Persilakan Gubernur Maluku Layangkan Protes pada Bu Susi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilakan Gubernur Maluku Murad Ismail mengajukan keberatan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, terkait kebijakan yang dinilai merugikan dan tidak sejalan dengan kondisi di daerah.

Hal ini disampaikan Tjahjo merespons pernyataan perang dari Gubernur Murad kepada Susi, lantaran KKP memoratorium penangkapan ikan bagi nelayan Maluku di perairan laut Arafura dengan dalih potensi ikan di sana merupakan kewenangan pusat.

Tjahjo menyebutkan bahwa gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah dan dialah yang tahu wilayahnya.

BACA JUGA : PKS Tagih Pembentukan Pansus Wagub DKI

Kepala daerah juga punya program dan janji politik. Di sisi lain, gubernur juga harus mengikuti regulasi yang diatur pemerintah pusat sehingga, kalau ada regulasi atau kebijakan pusat dalam hal ini menteri, maka kepala daerah bisa ajukan keberatan.

"Kalau ada kementerian mengeluarkan aturan yang menurut gubernur sebagai penguasa wilayah tidak sinkron dengan situasi kondisi daerah dan masyarakat, ya silahkan mengajukan keberatan. Menurut saya tidak ada masalah," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/9).

Mantan sekjen DPP PDI Perjuangan itu menyebut bahwa diskresi kepala daerah penting ketika berkaitan dengan keputusan tidak sesuai dengan kondisi geografis wilayahnya, dan tantangan persoalan yang dihadapi daerah.