Mendagri : Pilkada Bukan Untuk Hasilkan Terdakwa

Soal politik uang, Mendagri menegaskan bahwa sebisa mungkin praktik itu harus dicegah. Bahkan jika nantinya pemilihan Gubernur dilakukan oleh DPRD, Mendagri mengharap alat komunikasi seperti handphone tidak digunakan.

"Membagi-bagikan uang itu harus dicegah. Supaya tidak terjadi lagi, ke depan pengawasannya harus ketat. Salah satunya pemilihan oleh DPRD, semua handphone di-stop, tidak ada lagi hubungan komunikasi keluar, sehingga pada hari itu tuntas sekaligus," cetusnya.

Mantan Gubernur Sumatera Barat itu juga menegaskan, celah-celah yang bisa dimanfaatkan incumbent untuk menggunakan dana APBD bagi pencalonan di Pilkada harus ditutup. Ia mencontohkan kepala daerah yang memasang fotonya besar-besar tetapi hanya untuk kampanye cuci tangan sebelum makan. "Itu akal-akalan, padahal yang utama kan sosialisasi program, bukan foto," tandasnya.

Contoh lain adalah penggunaan dana APBD yang perlu diperketat adalah pada pos dana bantuan sosial (bansos). Sebab, dari dana bansos itu pula biasanya kepala daerah yang mau maju lagi memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. "Datang ke mesjid, ke mushola, bagi-bagi uang. Seolah-olah bantuan pribadi, padahal itu uang negara, uang pemerintah, itu ilegal," tandasnya.