Mendagri : Pilkada Bukan Untuk Hasilkan Terdakwa
Konsep Incumbent Harus Mundur Dimatangkan Lagi
Sabtu, 15 Januari 2011 – 01:10 WIB

Mendagri : Pilkada Bukan Untuk Hasilkan Terdakwa
Karenanya Mendagri terus mendorong agar aturan incumbent mundur dimasukkan lagi dalam revisi UU Pemda. Meski aturan serupa di UU Pemda pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK), namun Mendagri tetap ingin incumbent mundur harus diatur lagi di UU. "Biar diulang lagi, kalau dicoret MK, terserahlah. Kita akan ajukan lagi ha ha ha," ucapnya.
Aturan mundur itu juga akan diberlakukan kepada bupati atau wali kota yang ikut pemilihan gubernur. Alasan Mendagri, Pilkada bukan undian berhadiah. "Bupati mau jadi gubernur juga harus mundur sehingga tidak bisa kembali lagi kalau tidak jadi (terpilih). Harus ada tanggung konsekuensinya, itu yang kita ajukan," tandasnya.(ara/jpnn)
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terus mensiasati agar Pilkada tidak menjadikan uang daerah terbuang percuma. Melalui Rancangan Undang-undang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- GP Ansor Gaungkan Patriot Ketahanan Pangan Menjelang Puncak Harlah Ke-91
- Koalisi Masyarakat Sipil Mengecam Intervensi Anggota TNI di Kampus UI dan UIN Semarang
- Berdoa di PIK, Biksu Thudong Tebar Pesan Damai
- Pemerintah Fokus Tuntaskan Pengangkatan PPPK Tahap 1, Honorer R2/R3 Keburu Pensiun
- Setiawan Ichlas Hadirkan Ustaz Adi Hidayat di Tabligh Akbar di Palembang
- Gegara Panggilan Sidang Tak Sampai Alamat, Tergugat Datangi Kantor Pos di Jambi