Mendagri: Posisinya Sudah Lampu Merah

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkap perlunya penguatan komunikasi antarpimpinan di daerah dengan melibatkan tokoh masyarakat, hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Hal tersebut juga menjadi kesepakatan antara pihaknya dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Langkah ini diperlukan guna memperkokoh persatuan hingga potensi-potensi radikalisme dapat ditangani sedini mungkin. Termasuk potensi kerusuhan, seperti yang terjadi di Kalimantan Utara di sela-sela rapat pleno penghitungan hasil pemungutan suara pemilihan kepala daerah. 

"Mudah-mudahan ini cepat, stabilitas dapat terwujud dengan baik. Kami harap enggak ada apa-apa, tapi gerakan dari luar, propaganda, sudah mulai pada posisi lampu merah yang harus kami cermati bersama," ujar Tjahjo, Senin (21/12).

Menurut Tjahjo, masalah toleransi agama di Indonesia sudah selesai dan tidak ada masalah. Seperti kasus di Tolikara (Papua) dan Aceh Singkil beberapa waktu lalu, bukan terkait agama. Namun seringkali ada oknum-oknum tertentu yang berusaha menarik peristiwa terjadi, dengan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), seperti pada kasus di Kaltara. 

"Masalah toleransi sudah selesai. Seperti masalah di Maluku antardesa, itu bukan didasari kelompok agama yang tersulut isu SARA. Sampai kemarin di Kaltara, persoalannya diarahkan menuju SARA. Apapun Indonesia yang majemuk, tapi kerukuman sudah menjadi jatidiri yang seharusnya enggak timbul ke depan," katanya.

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini berharap kondusivitas keamanan di Indonesia dapat terus terpelihara. "Karena itu penguatan-penguatan komunikasi perlu terus ditingkatkan. Terutama dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru," pungkasnya. (gir/jpnn)